Seperti telah diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang merealisasikan program rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Hunian tersebut berupa 702 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terdiri dari 513 tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

Rumah ini diberikan kepada warga dengan penghasilan maksimal Rp 7jt per bulan, dengan harga per unit sebagai berikut: tipe 36 seharga Rp 316 juta dan tipe 21 harganya Rp 184 juta. Untuk melakukan pembelian, masyarakat tinggal mendaftar ke badan layanan umum daerah (BLUD) yang terbentuk April nanti.

BLUD akan mengelola uang muka dan penerimaan cicilan antara pengembang, perbankan, dan masyarakat atau calon konsumen. Simulasi besaran cicilan angsuran akan diberikan oleh Pemprov DKI. Diperkirakan untuk tipe 21 sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Angsuran dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Hitungan oleh detikFinance tersebut adalah hasil dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun, dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Jumlah plafon kredit sebesar Rp 184,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP 5% flat 20 tahun sebesar Rp 107,9 juta.

Untuk angsuran rusunami tipe 36 diperkirakan cicilannya sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Angsuran tersebut dicicil setiap bulan selama 20 tahun. Hitungannya dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun, dibagi jumal bulan tenor (240 bulan). Jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 316,8 juta sedangkan jumlah suku bunga FLPP 5% flat 20 tahun sebesar Rp 184,97 juta.

Jumlah cicilan yang dibayar tersebut belum termasuk jumlah DP karena hingga sekarang belum diketahui berapa jumlah DP yang akan ditalangi oleh Pemprov DKI dan bagaimana skema cicilan DP harus dibayar.

Baca juga: Inilah Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen

Sumber: Detik Finance

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ingin adanya interaksi warga di sepanjang jalur pedestriak Sudirman-MH Thamrin. Rencana ini sebenarnya adalah ide dari mantan Gubernur Ahok yang telah lebih dulu merencanakan penataan jalan dan trotoar Sudirman-Thamrin.

Menurut Anies, rencana awal yang tidak disetujui adalah tidak diakomodirnya jalur motor di jalur protokol. Ia ingin agar penataan ini mencerminkan kesetaraan di Jakarta. Menurutnya Jakarta adalah milik semua orang.

Nantinya, di jalan Sudirman-Thamrin akan tersedia ruang bagi pejalan kaki, angkutan publik, mobil & motor, ruang ekspresi seni & budaya, arena belajar, arena interaksi warga. Tempat ekspresi seni dan kebudayaan direncanakan dengan adanya panggung mini di pinggir trotoar agar seniman bisa berekspresi dan menghibur pejalan kaki atau pengguna kendaraan yang terjebak macet.

Tujuan Anies menata jalan dan trotoar di Sudirman-Thamrin adalah karena ia ingin trotoar menjadi surga bagi pejalan kaki. Ia ingin mengajak semua pemilik gedung di Jalan Sudirman MH Thamrin untuk berpartisipasi dalam penataan trotoar dan jalan. Ia ingin kawasan ini menjadi contoh, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga Asia.

Ia mengajak gedung-gedung untuk membiarkan gedung tanpa pagar, agardiganti dengan pagar halus seperti kolam ikan atau tanaman-tanaman.

Ke empat titik yang menjadi spot kebudayaan antara lain adalah: Gedung Panin, bawah Jembatan Semanggi, depan BNI 46, dan Gedung Landmark.

Seperti diketahui, di ruas jalan nantinya akan ada stasiun MRT. Di stasiun tersebut akan disediakan toilet dan kios khusus pedagang. Jalur sepeda juga akan diberikan di trotoar yang dibuat selebar 8 meter ini. Jalur khusus bus dan motor akan dipisahkan pembatas jalan.

Anies juga menyempurnakan rancangan lainnya, yang menurut rencana, trotoar di sekitar stasiun MRT akan diberi motif batik Nusantara. Selain itu, trotoar akan menyediakan ruang untuk kios, bukan kafe seperti yang dicanangkan mantan gubernur Ahok. Nantinya, kios-kios digunakan untuk menjual barang yang relevan dengan aktivitas di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, misalnya kartu Transjakarta.

Selain itu akan disediakan juga jalur khusus untuk pejalan kaki tunanetra dan jarak setiap 12 meter akan ditanamkan pohon di sepanjang trotoar. Anies juga menegaskan bahwa penataan trotoar Sudirman-Thamrin ini bukan tempat untuk pedagang kaki lima (PKL). Pedagang makanan dan minuman dilarang berjualan di area tersebut.

Sebagai media pembelajaran, nantinya di lantai trotoar sepanjang 6 km tersebut juga akan dibuat ‘walk of fame’ untuk menghormati para atlet. Di beberapa trotoar juga akan tersedia kaca khusus di atas saluran pembuangan agar warga bisa mengetahui kondisi selokan di trotoar tersebut.

Pekerjaan penataan trotoar ini juga dikejar karena target penyelesaiannya adalah sebelum Asian Games 2018, yang artinya harus selesai sebelum bulan Agustus. Pembangunan ini juga tidak menggunakan APBD, tetapi tanggung jawab kontraktor atas kompensasi koefisien laus bangunan (KLB) dari sisa pembangunan Simpang Susun Semanggi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment) Rp 0 atau rumah tanpa dp diharapkan menjadi solusi bagi kaum milennial untuk bisa memiliki hunian. Meskipun begitu, Anies memastikan bahwa program ini khusus untuk warga yang memiliki identitas KTP DKI Jakarta saja.

Program Rumah Tanpa DP

Jika Anda kaum milennial yang ingin mengikuti program rumah tanpa DP ini, berikut ini adalah beberapa kriterianya: penduduk Jakarta yang belum pernah memiliki rumah, memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dan masuk ke kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program rumah dengan DP Rp 0 ini juga menjadi jawaban atas beban masyarakat yang tidak sanggup memiliki rumah karena terhalang uang muka yang tinggi. Cicilan per bulannya biasanya masih sanggup dipikul oleh masyarakat karena mendekati biaya sewa rumah saat ini.

Anies juga mengatakan bahwa saat ini titik lokasi yang akan ditunjuk untuk implementasi penyediaan rumah dengan DP Rp 0 atau rumah tanpa dp ini belum bisa diberitahukan. Ia mengatakan bahwa jika diinformasikan sejak dini, akan terjadi keributan-keributan yang justru menghambat implementasi dari program tersebut.

Tapi, ia tetap memberikan bocoran kriteria lokasi yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan program ini. Beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah: tempat baru, konversi yang eksisting sudah ada tetapi diubah pembiayaannya menjadi DP nol, dan individual.

Meski demikian, ia juga mengungkapkan bahwa skema yang sudah ada tersebut masih bisa berubah, terlebih karena peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum baru rampung akhir tahun ini. Ia memastikan bahwa skema pembiayaan program rumah tanpa uang muka ini akan rampung akhir tahun.

Skema pembiayaan tersebut akan tertuang dalam peraturan gubernur yang nantinya secara detil akan mengatur dan menjadi payung hukum. Menurutnya, walaupun konsep skema pembiayaannya sudah selesaim regulasinya masih dalam tahap persiapan karena ada peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum program ini.

Tetapi, dikutip dari situs Merdeka, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengatakan bahwa pilot project atau proyek pertama dari program ini sudah ditentukan lokasinya. Menurutnya, proyek pertama tersebut berada di Pondok Kelapa dimana akan dibangun dua tower apartemen dengan total 700 unit di atas lahan 1,3 hektar dengan bentuk sesuai dengan keinginan Anies.

Dari segi anggaran, dikatakan bahwa dana yang akan digunakan berasal dari dana internal perusahaan tanpa menggunakan PMD. Mekanisme dan syarat kepemilikan seluruhnya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Penjelasan Tentang Program Rumah DP 1 Persen Presiden Jokowi

Sumber: Detik dan Merdeka

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat (quick count), Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki banyak agenda yang harus dilaksanakan ketika mulai memimpin DKI Jakarta pada Oktober ini. Salah satunya adalah program pembangunan dan pembiayaan rumah tanpa ruang muka (program DP Nol Rupiah).

Anies-Sandi berjanji akan membantu memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dengan penghasilan antara Rp 4-7 juta per bulan. Bentuk hunian yang ditawarkan adalah rumah susun dengan harga Rp 350 juta. Fokusnya pun adalah hunian vertikal di tanah-tanah pemprov di 5 Kotamadya DKI Jakarta.

Tambahnya lagi, fokusnya ada di lima wilayah, khususnya tanah Pemprov yang selama ini menganggur. Mengenai lokasi pasti tanah Pemprov yang akan dimanfaatkan, pasangan ini mengaku belum bisa memberi tahu karena akan memicu spekulasi dan akhirnya menjadi ajang untuk mencari uang.

Inti dari program ini adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menghilangkan biaya DP pembelian rumah dengan beberapa syarat:

1. Harga rumah maksimal Rp 350 juta. Karena masyarakat harus membayar DP Rp 52 juta untuk membeli sebuah rumah dan DP inilah yang akan dihapuskan
2. Warga DKI Jakarta kelas menengah ke bawah dengan penghasilan total mencapai Rp 7 juta per bulan dan belum pernah memiliki rumah atau properti sendiri. Termasuk pekerja informal yang pendapatannya tidak menentu.
3. Diprioritaskan bagi masyarakat yang telah menjadi warga Jakarta dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun dengan dibuktikan sejak kepemilikan KTP.
4. Digunakan sebagai tempat tinggal
5. Konsumen telah menabung sebesar Rp2,3 juta per bulannya selama enam bulan terakhir di Bank DKI. Ini untuk membuktikan konsumen mampu membayar cicilan dan juga bisa membayar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program
6. Melampirkan bukti penghasilan bagi pekerja formal dan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah untuk pekerja informal

Jika lolos seleksi, konsumen bisa mencicil sebesar Rp2,3 juta selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5% untuk FLPP atau rumah subsidi.

Selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Semoga Jakarta bisa menjadi lebih baik

Baca juga: Perbandingan Antara Rumah dan Apartemen Harga Rp 350juta di Jakarta

Sumber: Detik Finance dan Kompas Properti