Pemerintah saat ini tengah gencar mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan kereta api. Contohnya adalah proyek Kereta Bandara, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan proyek kereta ringan (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Namun, ada lagi rencana pemerintah sehubungan dengan program sejuta rumah. Pemerintah berencana akan mengembangkan rumah susun yang terintegrasi dengan stasiun kereta api. Pembangunan yang dikenal dengan nama Transit Oriented Development (TOD) ini diharapkan bisa mengurangi angka timbunan rumah yang belum dikerjakan.

Pontas Tambunan selaku Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN mengatakan bahwa pembangunan rusun akan dimulai tahun ini di beberapa stasiun, antara lain adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pondok Cina, dan Stasiun Bogor.

Rusun ini akan diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masih belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Unit rusun ini bisa dimiliki masyarakat dengan DP sebesar 1 persen saja. Bahkan, buruh pun bisa membeli unit tersebut. Diperkirakan, masyarakat berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan juga bisa memiliki unit di rusun tersebut.

Rusun ini akan mengusung konsep mixed use, dimana selain stasiun, nantinya akan ada tempat-tempat makan. Ditargetkan akan ada 74 stasiun yang terhubung dengan rusun. Dari 74 rusun tersebut, masing-masing akan memiliki 4.000 unit, sehingga ketika selesai nanti akan tersedia 210.000 unit tempat tinggal baru.

Namun, Pontas juga mengatakan bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi pembangunan rusun tersebut, di antaranya adalah hal perizinan. Ini karena tidak semua tempat tersebut benar-benar bisa dibangun.

Pemerintah juga berencana akan mengembangkan rusun-rusun tua yang ada di daerah-daerah lain, salah satunya di Medan yang telah dikembangkan melalui BUMN oleh Perumnas. Nantinya, pengembangan rusun akan ditingkatkan jumlahnya dengan membangun lebih banyak lantai.

Baca juga: Hunian Berkonsep TOD Semakin Naik Daun

Program Rumah DP 1 Persen

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pembangunan 6.000 rusunami dengan skema DP 1 persen Program rumah DP 1 persen ini memungkinkan buruh dan pekerja di Tangerang Selatan untuk memiliki hunian pertama mereka. Program ini dikatakan sudah dipersiapkan secara matang sejak tahun 2015 lalu.

Program yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini memungkinkan penerima program untuk mendapatkan beberapa manfaat, seperti DP 1% dan subsidi bunga KPR yang ditanggung hanya sebesar 5%. Setelah Tangerang Selatan, selain program rumah DP 1 persen, Presiden Jokowi akan meluncurkan program serupa yakni rumah tapak seharga Rp 112 juta di Depok.

Tapi, ditelusuri oleh Detik Finance, rumah di Depok ini hanya 20 unit dan sudah habis terjual sejak tahun 2015. Harga rumah ini pun sudah naik menjadi Rp 141 juta per unit. Menurut data Kementerian PUPR, rumah yang dimaksud adalah proyek Green Citayam City yang dibangun pengembang PT Green Construction City di Jalan Raya Citayam Parung, Bojonggede, Depok. Nantinya akan ada sekitar 6.145 unit rumah yang dibangun. Akan ada empat tipe berbeda, mulai dari tipe 27/72 (luas bangunan 27 m2 dan tanah 72 m2), tipe 27/84, tipe 36/84 dan tipe 41/98.

Diketahui bahwa di tahun 2015, alokasi dana FLPP yang disediakan pemerintah sebesar Rp 5,1 triliun. Di 2016, alokasinya naik menjadi Rp 9,23 triliun. Sementara di 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 9,7 triliun. Dengan anggaran di 2017 tersebut ada sedikitnya 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.

Program lain yang dimiliki pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian adalah subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp 2,2 triliun. Manfaat yang diterima masyarakat dari program SSB dan BUM sama seperti program FLPP. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu maksimal Rp 4 juta/bulan.

Dikutip dari situs bank BTN selaku pelaksana terbesar untuk KPR subsidi, berikut ini adalah syarat dan ketentuan mendapatkan fasilitas FLPP:

1. WNI dan berdomisili di Indonesia
2. Berusia 21 tahun atau telah menikah
3. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
4. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera susun
5. Atau maksimal gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah
6. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
7. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
8. Menandatangani Surat Pernyataan di atas materai

Bagaimana Anda tertarik untuk mendapatkan program rumah DP 1 persen dari Presiden Jokowi?

Baca juga: Pemerintah Bangun 6.000 Unit Rusunami Untuk Buruh

Sumber: Detik Finance