Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan untuk menghentikan semua proyek infrastruktur layang yang memerlukan pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar (pierhead). Proyek-proyek yang diberhentikan antara lain jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated, Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, tol di Sulawesi, tol di Kalimantan, jembatan panjang, MRT, dan LRT.

Penghentian ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi proyek-proyek karena maraknya kecelakaan kerja yang terjadi akhir-akhir ini. Perhentian berlaku mulai kemarin, hari Selasa tanggal 20 Februari 2018. Menteri PUPR, Basuki, menjamin, walaupun diberhentikan, pelaksanaan proyek ini tidak akan mengganggu penyelesaian proyek-proyek tersebut.

Terhadap pembekuan sementara, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar dan Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto menanggapinya dengan positif. Mereka menganggap pemberhentian ini bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan sistem kerja.

Baca juga:  Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated Beroperasi Tahun 2019

Kementerian PUPR telah menunjuk konsultan independen yang akan mengevaluasi proyek infrastruktur layang. Hasil evaluasi nantinya akan diserahkan ke Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk diteliti kembali bersama Direktorat Jenderal Bina Marga. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan proyek akan jalan lagi atau tidak.

Perhentian sementara ini bukan moratorium pembangunan infrastruktur, melainkan penghentian sementara pekerjaan yang ada di atas permukaan tanah. Karena itulah, pihak Adhi Karya masih fokus menggarap proyek di bawah tanah yang masih diijinkan pemerintah.

Setelah semuanya selesai, hasil evaluasi akan diserahkan kepada end user, artinya bila proyek berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, maka hasil rekomendasi akan diserahkan ke Menteri BUMN, Rini M Soemarno, untuk ditindaklanjuti. Jika proyek berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, hasil rekomendasi akan diserahkan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga: 3 Apartemen Dekat MRT di Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) baru saja mengumumkan bahwa pada bulan Oktober 2017, ditargetkan akan diberlakukan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia.

Diketahui bahwa saat ini sistem cashless di jalan tol baru mencapai 23 persen dari seluru ruas jalan tol. Karena itu pemerintah telah memiliki program agar semua jalan tol memiliki sistem pembayaran non tunai. Ini karena sistem cashless merupakan standar pelayanan jalan tol untuk mempercepat waktu transaksi sehingga arus lalu lintas lebih lancar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa Kemenpupera akan terus mendorong penerapan electronic toll collection dengan empat langkah:

1. Penyediaan alat yang sudah disiapkan sejak Februari 2017
2. Sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan dari sisi perbankan disosialisasi oleh Bank Indonesia
3. Penyediaan fasilitas pengisian ulang yang mudah dijangkau masyarakat
4. Penyiapan multi bank multi issue (untuk satu alat pembaca bisa membaca semua kartu)

Uji coba penerapan sistem cashless akan dilakukan untuk ruas Jakarta-Cikampek-Palimanan, Jakarta-Bandung, dan Juanda-Waru setelah arus mudik Lebaran tahun ini selesai. Nantinya, kartu bisa diterbitkan oleh pihak non bank yang akan diawasi oleh Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa target ini akan dicapai karena Bank Indonesia sendiri akan menyiapkan standardisasi untuk perbankan dan non-bank untuk menerbitkan kartu pembayaran dengan sistem interoperasi dan interkoneksi.

Saat ini, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia sekitar 995 km yang terbagi menjadi 35 ruas dan 22 BUJT. Lalu lintas harian rata-rata kendaraan di jalan tol saat ini 4,8 juta kendaraan dengan pendapatan Rp 12 triliun setiap tahunnya. Tahun ini, ditargetkan akan ada penambahan ruas jalan tol baru sepanjang 392 km.

Baca juga: Sistem Pembayaran Jalan Tol Nasional Terintegrasi Mulai Tahap Uji Coba

Sumber: pu.go.id

Pemerintah sedang membangun ribuan unit Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) yang ditujukan untuk memenuhi kurangnya hunian di Indonesia. Rusunami sengaja dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah. Harga Rusunami juga sangat terjangkau, yaitu di bawah Rp 250 juta untuk unit dengan luas 21 meter persegi hingga 36 meter persegi.

Tertarik untuk mencoba membeli rusunami? Berikut ini adalah syarat dan cara membelinya:

Syarat Pemohon:

• WNI dan berdomisili di Indonesia
• Telah berusia 21 tahun atau sudah menikah
• Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan hunian
• Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4,5 juta
• Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
• Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku

Baca juga: Daftar Rusunami di Jakarta Selatan

Cara Mengajukan Pembelian Rusunami atau cara daftar rusunami

• Setelah anda telah menentukan rusunami yang ingin dibeli, langkah selanjutnya Anda tinggal mengajukan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari bank rekanan pengembang atau lainnya.
• Saat mengajukan KPA, jangan lupa membawa beberapa dokumen seperti:
  1. Formulir Aplikasi Kredit dilengkapi dengan Pas foto berwarna terbaru Pemohon dan Pasangan ukuran 3×4 (3 lembar) dan 4×6 (1 lembar)
  2. Fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopi Surat Nikah/Cerai
  3. Slip Gaji Terakhir/Surat Keterangan Penghasilan
  4. Untuk Wiraswasta membawa SIUP, TDP & Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir
  5. Fotocopy NPWP
  6. Surat Pernyataan belum memiliki rumah  dari pemohon dan pasangan
  7. Materai Rp 6.000 (4 lembar)
• Jika permohonan kredit Anda diterima, Anda sudah bisa langsung akad kredit bersama notaris dan perwakilan bank
• Waktu pengajuan KPA berlangsung selama 10 hari
• Siapkan biaya tambahan untuk membayar biaya provisi, biaya administrasi dan notaris

Baca juga: Inilah 4 Rusunami di Jakarta Barat

Selain syarat dan cara pengajuan di atas, berikut ini adalah syarat agar Anda bisa mengajukan pembelian Rusunami:

1. Memiliki KTP DKI
   Karena tujuan pembangunan Rusunami adalah menyediakan perumahan di tengah kota yang terjangkau masyarakat DKI Jakarta, syarat utamanya adalah memiliki KTP DKI
2. Belum pernah memiliki rumah sebelumnya
   Syarat ini ditujukan dengan meminta surat keterangan dari kantor kelurahan di domisili Anda. Pembeli Rusunami juga diutamakan masyarakat yang tinggal di sekitar wijlayah Rusunami dibangun, tapi belum memiliki rumah sendiri.
3. Penghasilan di bawah Rp 4,5 juta
   Bukti penghasilan dan slip gaji dari perusahaan dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk memperkuat Slip Gaji dari perusahaan.
4. Siap menjadi penghuni tetap
   Pembeli diwajibkan mengganti alamat lama di KTP menjadi alamat di lokasi Rusunami tersebut
5. Terikat kepemilikan selama 20 tahun
   Selama 20 tahun, rusunami tidak bisa dijual atau dipindahtangankan ke orang lain selama minimal 20 tahun untuk mencegah bisnis terselubung dari jual-beli Rusunami.

Baca juga: Inilah Daftar Rusunami di Jakarta Timur dan Jakarta Utara

Sumber: Cermati dan Lamudi.

Melanjuti rencana pemerintah untuk membangun puluhan ribu unit rusunawa di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan membangun 10 tower rumah susun (rusun) di Jawa Barat mulai tahun ini. Rusun tersebut akan berupa hunian layak dengan model rusun sewa untuk memnuhi kebutuhan hunian di wilayah Jawa Barat.

Ke-10 rusunawa yang akan dibangun di Jawa Barat yaitu:

1. Rusun Sewa ITB Jatinangor, Sumedang
2. Balai Diklat Basarnas
3. Cianjur
4. Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya
5. Pondok Pesantren Miftahul Khoer Tasikmalaya
6. Pondok Pesantren Cintawana Tasikmalaya
7. Rusun Sewa Pemerintah Kabupaten Garut, Garut
8. Rusun Sewa Lembaga Sandi Negara Depok
9. Rusun Sewa Institut Pertanian Bogor
10. Rusun Sewa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Nantinya, rusunawa ini juga akan memiliki konsep living-learning community, yaitu konsep lingkungan kuliah yang dilengkapi dengan fasilitas hunian bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai.

Dari data, diketahui bahwa rumah susun sewa ITB Jatinangor akan dibangun oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Rusunawa ITB Jatinangor akan terdiri dari 1 tower dengan tinggi lima lantai dan jumlah 70 unit dengan tipe 36. Rusunawa ini akan digunakan oleh para dosen dan pegawai ITB.

Baca juga: Pemerintah Akan Membangun Puluhan Ribu Unit Rusunawa di Indonesia