Direktur Rumah Umum dan Komersial Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana, mengatakan bahwa hingga sekarang ini, Pemprov DKI belum memiliki aturan yang jelas tentang pelaksanaan Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

PUPR sudah sering mendengar isu konflik antara penghuni dan pengelola rusun atau apartemen karena tidak memiliki aturan pelaksana dari Pasal 56 tersebut. Karena itulah, PUPR menganggap bahwa kepala daerah yang baru saja dilantik harus mulai menyelesaikan masalah pengelolaan rumah susun ini.

Pasal tersebut mengatur tentang izin usaha pengelolaan bangunan rumah susun (apartemen komersial). Dalam hal ini, wewenang penerbitan izin pengelolaan tersebut ada di gubernur. Ia harus menyiapkan peraturan yang jelas, mulai dari siapa yang harus memberikan izin usaha pengelolaan gedung, rusun, atau apartemen.

Sementara itu, Hery Sulistyono, Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), menilai bahwa tanpa adanya izin, pengelolaan gedung jadi kurang maksimal dan dikuatirkan jika terus didiamkan akan merugikan penghuni rusun & apartemen.

Menurutnya, tanpa adanya izin, siapa saja bisa mengelola, walaupun tidak memiliki kompetensi. Karena itu, Hery memberi saran agar pengelola gedung sebaiknya berupa badan hukum dan memiliki kompetensi, karena mengelola sebuah gedung tidaklah mudah.

Selain itu, iuran penghuni yang dibayarkan tiap bulan harus diatur sehingga seluruh fasilitas rusun elalu terjaga serta mempersiapkan anggaran pengecatan gedung secara berkala.

Dari segi peraturan, Kementerian PUPR saat ini tengah merancang Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Konflik yang terjadi antara penghuni dan pengelola rusun karena belum adanya regulasi jelas tentang pengelolaan rusun.

Perlu diketahui bahwa saat ini peraturan pelaksana yang diberlakukan masih mengacu pada peraturan yang lama, yaitu PP Nomor 4 tahun 1988, yang diyakini tidak cocok dengan UU Rusun yang baru. Menurut Dadang, pasangan kepala daerah DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus mengatur tentang pengelolaan rusun, karena pasangan ini kerap mendorong masyarakat untuk menghuni tempat hunian vertikal.

Baca juga:  Pendapat Ahli Tentang Kasus Acho dan Apartemen Green Pramuka

Sumber: Kompas Properti

Baru-baru ini, banyak warga Jakarta yang ikut berpartisipasi mengenai keberadaan rumah di Jakarta dengan hargra Rp 350 juta. Hal ini karena debat para calon gubernur Jakarta dalam acara Mata Najwa akhir bulan Maret lalu. Menurut salah satu calon gubernur, Anies Baswedan, ia bisa memberikan program rumah tanpa uang muka (DP) untuk rumah seharga Rp 350 juta. Menurutnya di Jakarta masih banyak rumah dengan kisaran harga tersebut, tidak hanya di pinggir Jakarta saja.

Hal ini lah yang membuat calon wakil gubernur lawannya, Djarot Saiful Hidayat, menjawab ragu tentang keberadaan rumah dengan harga tersebut, karena menurutnya saat ini sudah tidak ada lagi rumah seharga tersebut di Jakarta. Menurutnya, di Bogor, Tangerang, Bekasi, mungkin masih ada, tetapi di tengah kota Jakarta sudah tidak ada lagi. Di Jakarta dengan harga tersebut maka hanya bisa membeli rumah susun atau apartemen, bukan rumah tapak.

Karena itulah, media-media juga berlomba mencari rumah dengan harga Rp 350 juta di daerah Jakarta. Salah satunya adalah Kompas.com yang menemukan dua rumah di kisaran harga Rp 250 juta hingga Rp 350 juta. Dari penelitian tersebut, berikut ini adalah ciri-ciri rumah dengan harga di bawah Rp 350 juta di Jakarta:

1. Rumah-rumah tersebut adalah rumah sederhana yang lokasinya tidak berada di dalam perumahan. Kata lainnya adalah rumah-rumah ini kerap disebut “rumah kampung”.
2. Rumah-rumah ini berada di dalam gang yang tidak bisa dilewati mobil.
3. Karena tidak bisa dilewati mobil, maka pembelian harus menggunakan tunai karena tidak memasuki kriteria KPR bank.
4. Rumah-rumah yang ditemukan ini berada di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur dan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
5. Rumah-rumah tersebut memiliki luas di bawah 60 meter persegi, dengan luas tanah antara 30 meter persegi hingga 50 meter persegi.
6. Biasanya rumah-rumah ini memiliki sertifikat hak milik atau sertifikat PPJB, girik, surat adat.

1. Rumah susun sudah didukung dengan fasilitas air dan listrik memadai, parkiran memadai, dan bahkan AC di masing-masing unit.
2. Rumah susun ini biasanya sudah dilengkapi dengan area komersial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Rumah susun sudah memiliki sertifikat yang jelas, yaitu HGB atau SHM.
4. Rumah susun berada di lokasi yang dekat dengan tempat-tempat kerja, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan.
5. Rumah susun tersebut memiliki akses dari dan menuju ke rusun yang baik.
6. Rumah susun tersebut dikelilingi dengan pilihan transportasi yang baik.
7. Rumah susun ini bisa dibeli dengan sistem cicilan, bahkan menggunakan sistem KPA (Kredit Pemilikan Apartemen)

1. Pancoran Riverside, Jakarta Selatan, studio luas 25 meter persegi
2. Apartemen Greenbay Pluit, Jakarta Utara, studio 21 meter persegi
3. Apartemen Kebagusan City, Jakarta Selatan, 1BR 26 meter persegi

Pilih mana, tinggal di rumah dengan fasilitas pas-pasan atau di apartemen dengan harga sama tetapi dengan fasilitas yang super lengkap dan nyaman?